Saat ini teknologi terus saja mengalami perkembangan dan membuat setiap aspek kehidupan mau tidak mau harus mampu mengiringi perkembangan tersebut. Ragam kemudahanpun terus ditawarkan dengan hadirnya teknologi ini dan tentu saja menuntut setiap pekerjaan kita dan informasi bisa disajikan dengan cepat pula.

Kita bisa lihat di dalam pekerjaan rumah saja begitu banyak produk elektronik yang hadir menawarkan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan terkait, begitu juga dalam lingkungan perkantoran dan instansi pemerintahan. Hadirnya teknologi tentu saja seharusnya mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan menjadi lebih baik.

Sehingga pemerintahpun memikirkan ragam cara dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk mendukung pekerjaan di dalam pemerintahan salah satunya adalah Smart City. Salah satu upaya mewujudkan Smart City ini yaitu menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 yang dimaksud dengan hal tersebut bertujuan memberikan pelayanan baik kepada pengguna sistem dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tentu saja dengan bantuan teknologi diharapkan pemerintah mampu memberikan pelayanan prima, nah dalam mewujudkan hal tersebut setidaknya ada beberapa manfaat yang diharapkan dengan SPBE, yaitu :

1. Efektif

Efektivitas ini lebih menekankan kepada produktivitas kinerja para pegawai pemerintahan, dimana bisa memberikan kualitas layanan baik serta efesiensi. Hadirnya SPBE tentu saja diharapkan bisa memberikan dampak nyata sesuai dengan output harapan pemerintah. Dimana yang menjadi alat ukur keberhasilan dari ini adalah standar moral, kemampuan komunikasi, tingkat kepuasan terhadap pelayanan dan aspek lainnya.

Baca Juga : Jual Sistem Informasi Manajemen Perizinan Satu Pintu (Smart City)

2. Keterpaduan

Prinsip keterpaduan ini sangat penting untuk hadir dalam pemerintahan, dan SPBE ini hadir dimana informasi terkait pemerintah pusat dan daerah saling terintegrasi. Sehingga yang biasanya informasi pada pelayanan birokrasi pemerintah di Indonesia terpisah-pisah, maka sistem ini mewajibkan setiap instansi yang ada melaporkan bersifat vertikal dan pelaporan satu pintu.

3. Kesinambungan

Menjadi salah satu kendala selama ini pada pemerintah adalah kesinambungan, karena sebelumnya sistem yang ada dibuat, dikelola serta perawatannya hanya berdasarkan masing-masing instansi saja. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak meratanya perawatan dan menimbulkan kerugian besar terkait pelayanan baik untu aparatur pemerintah dan juga masyarakat karena terganggu. Sehingga solusinya adalah SPBE dimana sistem ini bersifat terpusat dan lengkap.

4. Efesiensi

Tentu saja kehadiran sistem ini akan jadi lebih efesien, karena sebelumnya sistem pada pemerintah berdiri sendiri-sendiri untuk tiap instansi dan berbelit-belit dan disederhanakan dengan SPBE. Dampak baiknya setiap keperluan baik itu pusat maupun daerah bisa dijalankan dengan cepat serta proses pelaporan juga lebih efesiensi.

5. Akuntabilitas

Sistem ini akan menghasilkan pelaporan evaluasi dari pemerintah baik itu pusat dan daerah lebih transparan, terukur dan bisa dipertanggung jawabkan secara baik. Dimana dia menerapkan standar akuntabilitas yaitu sikap, pelaporan jelas, akurat serta meminimalisir kerugian.

Baca Juga : Sistem Papper Office di Pemerintahan Wujudkan Smart City

6. Interoperabilitas

Tentu saja SPBE ini dibangun bisa dijalankan pada berbagai platform dan realtime, sehingga sistem ini lebih Interoperabilitas. Karena prinsip ini memang menjadi bagian penting saat ini, yaitu menggunakan teknologi yang menyediakan kemampuan bertukar dan menggunakan informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu.

7. Keamanan

Keamanan adalah poin yang sangat penting dari segala hal, karena data pada pemerintahan tentu saja bersifat penting dan keamanan ini adalah prioritas utama. Karena SPBE ini secara digital tentu saja harus mampu mendeteksi kemungkinan adanya kejahatan siber, manipulasi atau kejanggalan lainnya.

Dengan banyaknya manfaat dari SPBE ini tentu saja sangat besar harapan pemerintahan di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam memberikan pelayanan. Dalam menciptakan sistem informasi berbasis elektronik terintegrasi tentu saja tidak bisa dilakukan dengan mudah, dibutuhkan tenaga ahli di dalam bidang teknologi. Tidak ada salahnya jika pemerintah menggunakan jasa tenaga IT yang memang berpengalaman di dalam membangun sebuah sistem terintegrasi.

#GarudaCyber23Desember