Pengertian Dan Ruang Lingkup Administrasi Kepegawaian   

Pengertian Dan Ruang Lingkup Administrasi Kepegawaian  

  2019-03-11 16:45:28     Ulti Desi Arni     Dibaca 44 kali

 

Berbicara kepegawaian, maka tidak akan lepas dari pembahasan terkait sumber daya manusia yang menjadi tenaga kerja pada sebuah instansi, lembaga maupun perusahaan. Sebagai tenaga kerja yang menjadi tonggak berjalannya sebuah instansi, tentu sangat penting untuk memperhatikan setiap hal dibutuhkan pegawai. Untuk itu, dibutuhkan administrasi kepegawaian.

Administrasi kepegawaian adalah segala hal yang terkait penggunaan tenaga kerja yakni pegawai sebagai sumber daya manusia dalam sebuah instansi. Pada instansi pemerintahan, administrasi kepegawaian dibutuhkan dan sangat penting mengingat pegawai sebagai pelaksana tugas di pemerintahan daerah atau pusat sangat penting untuk mencapai tujuan.

Administrasi kepegawaian memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi manajerial yang meliputi merencanakan, pengorganisasian, mengarahkan, dan mengendalikan pegawai. Kemudian fungsi operatif atau fungsi secara teknis, yang meliputi kegiatan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, integrasi, kompensasi hingga terkait mengatur pemensiunan pegawai.

Adapun ruang lingkup dari administrasi kepegawaian yakni antara lain meliputi:

  • Inventarisasi pegawai
  • Pengusulan formasi pegawai
  • Pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, dan mutasi untuk pegawai
  • Mengatur usaha kesejahteraan pegawai
  • Mengatur pembagian tugas, jika terdapat pegawai yang sakit, cuti atau pensiun

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, tugas administrasi kepegawaian di antaranya mencakup:

  1. Pengadaan pegawai

Berdasarkan instansi tempat pegawai bekerja sebagai sumber daya manusia atau tenaga kerja, pegawai dibedakan menjadi pegawai negeri yang ditugaskan di instansi atau lembaga pemerintahan. Kemudian pegawai swasta, yang merupakan tenaga kerja pada lembaga swasta atau di perusahaan.

Pada instansi pemerintahan, pegawai merupakan setiap Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk ditugaskan pada suatu jabatan dan digaji sesuai aturan pada Undang-Undang yang berlaku. Pengadaan pegawai menjadi proses awal pada sistem kepegawaian, yang terdiri dari kegiatan penarikan, penyaringan, hingga penempatan untuk pegawai.

  1. Pengangkatan dan penempatan pegawai

Seseorang diangkat dan dinyatakan sebagai pegawai berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh pejabat berwenang atau yang diberi wewenang. Kemudian, pegawai akan bertugas sesuai jabatan dan penempatannya.

  1. Kewajiban dan hak pegawai

Administrasi kepegawaian juga mengatur dan memastikan pegawai menjalankan tugas serta mendapatkan haknya, baik itu berupa gaji sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab dari pegawai, tunjangan, kompensasi, cuti hingga masa pensiunnya. Selain itu, administrasi kepegawaian memastikan pegawai melaksanakan kewajibannya untuk mejalankan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

  1. Kenaikan pangkat pegawai

Kemudian, administrasi kepegawaian mengatur kenaikan pangkat untuk pegawai. Kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai yang berprestasi, setia dan disiplin. Pada pegawai swasta, kenaikan pangkat disebut promosi yang berupa pemindahan jabatan pegawai kepada jabatan yang lebih tinggi.

  1. Pemindahan pegawai

Administrasi pegawai juga memiliki ruang lingkup pemindahan pegawai. Pemindahan pegawai meliputi promosi dan mutasi. Pegawai yang dipromosikan akan dipindahkan pada jabatan yang lebih tinggi dan disertai tanggung jawab dan wewenang, serta penghasilan lebih tinggi pula. Sedangkan mutasi, pegawai akan mengalami perubahan jawaban, baik berupa kenaikan pangkat atau penurunan pangkat. Mutasi bertujuan untuk meredakan kebosanan pegawai  dan memberikan pengalaman, pembinaan kepada pegawai tersebut.

  1. Pengembangan pegawai

Administrasi kepegawaian juga meliputi pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai untuk meningkatkan mutu pegawai, baik itu dari pendidikan atau kesempatan lainnya. Administrasi kepegawaian melakukan pengembangan pegawai melalui usaha mandiri, training atau pelatihan, seminar, atau promosi.

  1. Peningkatan kesejahteraan pegawai

Ruang lingkup administrasi kepegawaian selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan pegawai. Peningkatan kesejahteraan pegawai bertujuan untuk meningkatkan mutu pegawai. Biasanya, peningkatan kesejahteraan pegawai dilakukan untuk kesejahteraan rohani dan materi.

  1. Pemutusan hubungan kerja

Selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan sebutan PHK. Pemutusan hubungan kerja dilakukan berdasarkan keinginan pegawai sendiri dan pemberhentian yang dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah yang berwenang.

Pemutusan hak kerja merupakan pemberhentian pegawai. Dengan demikian, pegawai akan kehilangan haknya untuk bekerja di instansi atau perusahaan tempat ia bekerja. Pada pegawai negeri, pemutusan hak kerja akan mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai pegawai atau PNS.

Demikian pengertian dan ruang lingkup administrasi kepegawaian. Berdasarkan fungsi dan ruang lingkup yang sudah Garuda Cyber jelaskan, administrasi kepegawaian sangat dibutuhkan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan pegawai sehingga dapat bekerja sesuai tugasnya. Serta memberikan hak pegawai sebagai sumber daya manusia utama yang memegang fungsi paling dominan pada setiap instansi atau perusahaan.

 

Penulis : V0l1-Yl


Sukai/Like Fan Page Facebook Garuda Cyber Indonesia
Subscribe Channel Youtube Garuda Cyber Indonesia
Follow Instagram Garuda Cyber Indonesia
Chat Wa

Signup for Newsletter

Langganan Newsletter dari Garuda Cyber untuk mendapatkan informasi terupdate dari Garuda Cyber Indonesia